
Nurani-News_MAKASSAR -Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wajo menjadi perhatian Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Sulawesi Selatan. Persoalan ini mencuat setelah adanya pencabutan laporan polisi oleh pihak keluarga korban.
Melalui surat Nomor 463/14/UPT PPA/I/2026 tertanggal 26 Januari 2026, UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi meminta pendapat hukum kepada Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan terkait pencabutan laporan tersebut.
Dalam surat itu dijelaskan, perkara bermula dari pengaduan langsung yang diterima UPT PPA Sulsel pada 17 November 2025, terkait dugaan kekerasan psikis dengan kasus membawa lari anak.
Peristiwa tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke Unit PPA Polres Wajo pada 6 September 2025. Dalam dokumen tersebut, ibu kandung korban tercatat sebagai pelapor, sementara korban merupakan seorang perempuan berusia 17 tahun.
Persoalan muncul setelah UPT PPA Sulsel berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Wajo dan Unit PPA Polres Wajo. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa laporan polisi telah dicabut oleh ayah kandung korban melalui surat dari UPTD PPA Kabupaten Wajo.
Namun, UPT PPA Sulsel menyoroti bahwa pihak yang mencabut laporan bukanlah pelapor dalam perkara tersebut. Dalam suratnya, disebutkan bahwa pihak kepolisian menganggap pencabutan dilakukan oleh wali korban.
Atas kondisi itu, UPT PPA Sulsel meminta pendapat hukum dari Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, khususnya mengenai kemungkinan perkara tersebut tetap diproses secara hukum, mengingat korban merupakan anak dan ibu kandungnya masih mengharapkan adanya proses hukum.
Langkah tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya memastikan perlindungan terhadap anak serta memberikan kejelasan hukum atas penanganan perkara. Sebab, persoalan pencabutan laporan dalam kasus yang melibatkan anak perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan terbaik bagi korban.
Hingga surat tersebut diterbitkan, UPT PPA Sulsel masih meminta pertimbangan hukum Polda Sulsel untuk memastikan bagaimana kelanjutan penanganan perkara tersebut.


Tidak ada komentar